Pemkab Malang kembali gelar rakor pencegahan pungli kepada ratusan kades dan kepala sekolah se-Kabupaten Malang (nana)

Pemkab Malang kembali gelar rakor pencegahan pungli kepada ratusan kades dan kepala sekolah se-Kabupaten Malang (nana)



Bupati Malang Sanusi memberikan apresiasinya kepada ratusan kepala desa (kades) yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Dimana, apresiasi tersebut dilontarkan dalam acara rapat koordinasi (rakor) pencegahan pungutan liar dalam pelayanan masyarakat, di salah satu hotel di Kota Malang, Kamis (10/10/2019).

Sanusi menyampaikan, bahwa sampai Oktober 2019 ini, dirinya belum mendapatkan laporan dari Satuan Petugas (Satgas) Saber Pungli Kabupaten Malang, terkait adanya kades yang kena operasi tangkap tangan (OTT) dikarenakan melakukan pungli.

"Sampai saat ini belum ada. Ini adalah hal positif dari seluruh kades di Kabupaten Malang. Saya minta ini dipertahankan dan jangan sampai lengah. Kalau bisa dijaga dan dipertahankan terus. Biar satgas saber pungli tak perlu kerja," ucap Sanusi yang diakhiri tawa, Kamis (10/10/2019).

Harapan besar Sanusi kepada seluruh kades di wilayahnya tak berurusan dengan ranah hukum, baik melalui OTT maupun lainnya, ditindaklanjuti dengan berbagai penguatan pemahaman. Seperti rakor yang melibatkan tim satgas Saber pungli Kabupaten Malang.

Dimana, Sanusi tetap mewanti-wanti kades untuk tetap taat hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Untuk taat hukum, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman atas regulasi yang ada. "Sehingga dalam acara ini pula, saya harapkan seluruh kades bisa terus belajar terkait persoalan-persoalan hukum dalam menjalankan tugasnya. Apalagi ada kades-kades yang juga baru di tahun ini," ujar politikus PKB ini.

Selain memberikan apresiasi kepada kades yang mampu menjauhkan dirinya dalam pungli selama menjabat. Sanusi juga meminta agar suasana kondusivitas di wilayah desa tetap terjaga dan tak menjadi sumber perpecahan. Khususnya bagi desa-desa yang beberapa bulan lalu menggelar Pilkades.

Pasalnya, ekses itu kerap membuat berbagai persoalan yang harusnya mampu diselesaikan di tingkat desa atau hanya sampai kecamatan. Naik terus ke Kabupaten, baik ke Inspektorat, Kepolisian maupun kejaksaan. 

"Ini saya harapkan tak terus terjadi. Persoalan desa selesaikan di desa atau sampai kecamatan. Untuk laporan masyarakat ke Inspektorat atau aparat hukum, kalau hanya karena masalah pribadi atau Pilkades. Tolong juga diselesaikan segera, agar tak mengganggu pembangunan juga," tegas Sanusi setelah acara yang juga dihadiri oleh Waka Polres Malang, Kompol Anggun Dedy Sisworo dan Kasintel Kejari Kabupaten Malang, Ardian.

Terpisah, Inspektur Kabupaten Malang, Tridiyah Maistuti juga menyampaikan, pembekalan semacam ini perlu dilakukan secara rutin. Baik kepada kepala desa maupun pihak lainnya, seperti kepala sekolah yang juga jadi peserta rakor.

"Selain mengundang kades, kami juga mengundang Kepala Sekolahan se-Kabupaten Malang untuk mengikuti kegiatan ini. Tujuannya, supaya mereka mengerti aturan yang mana itu masuk katagori pungli atau bukan," ujarnya.

Karena, lanjut Tridiyah, selain kades, kerap juga pihak sekolahan terjebak dalam pusaran pungli dikarenakan ketidaktahuan mereka atas kebijakan yang diambilnya.

"Jadi kepala sekolah kita undang juga. Biar semuanya mengerti. Rumus agar tidak pungli itu kan mengerti aturan dan mentaati instruksi dari Inspektorat. Maka saya yakin segala bentuk pungli tidak akan terjadi," pungkasnya.

 


End of content

No more pages to load