Malang Night Surfin , Salah Satu event Yang Digelar Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang Belum Lama Ini (Foto Instagram Disparbud Kabupaten Malang)
Malang Night Surfin , Salah Satu event Yang Digelar Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang Belum Lama Ini (Foto Instagram Disparbud Kabupaten Malang)
Monopoli Even, Permainan Disparbud Pemkab Malang  3

Perbandingan dalam kualitas suatu perencanaan sampai pelaksanaan dan hasil akhirnya, antara satu lembaga/institusi dengan lainnya, menjadi hal lumrah dalam pemerintahan.

Study banding, replikasi, kunjungan kerja dalam dan luar, menjadi contoh tahunan dalam konteks itu.

Bertolak dari itu pula, untuk melihat kinerja satu organisasi perangkat daerah (OPD) juga bisa diambil pola perbandingan yang sejenis. 

Seperti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang dengan Kota Malang, pada  tahun yang sama. 

Yaitu melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Baik terkait jumlah nominal belanja langsung dengan basis paket sampai pada detailnya item kegiatan yang diumumkan.

Jika ditelusuri secara detail, dalam SIRUP LKPP terlihat bahwa total paket pengadaan barang dan jasa di Disparbud Kabupaten Malang yang diumumkan hanya sebanyak 28 paket dengan nilai pagu Rp  7.882.690.400. Dimana, dari jumlah paket itu 8 yang dilakukan tander dan penunjukan langsung. Sedangkan 20 paket lainnya dibelanjakan secara swakelola oleh Disparbud Kabupaten Malang.

Sedangkan total belanja langsung Disparbud Kabupaten Malang yang dimasukkan dalam APBD sebesar Rp 25.838.318.800 di tahun 2019 sebelum perubahan.

Hal ini berbeda jika melihat secara detail transparansi anggaran di Disparbud Kota Malang. Total belanja langsung yang dicantumkan dalam SIRUP LKPP sebanyak 460 paket dengan rincian 238 dilakukan tander dan penunjukan langsung dengan pagu Rp 4.594.000.000. 

222 paket dibelanjakan dengan swakelola dengan nilai pagu Rp 3.023.000.000. Sehingga total belanja langsung di Disparbud Kota Malang sesuai data SIRUP LKPP sebesar Rp 7.618.000.000.

Melihat perbandingan dua OPD yang sama tapi beda lokasi tersebut menggambarkan total anggaran belanja langsung Disparbud Kabupaten Malang masih di atas Kota Malang. 

Tapi, secara kuantitas belanja Disparbud Kota Malang jauh di atas Kabupaten Malang.

Walau tak bisa diperbandingkan dengan alasan luasan wilayah, data tersebut memperlihatkan adanya perbedaan proses perencanaan. 

Tarikannya adalah bagaimana masyarakat bisa membaca secara utuh apa yang dikerjakan oleh dua OPD berbeda wilayah tapi berdekatan secara historis dan geografis ini.

"Bertahun-tahun kita sulit membaca anggaran di Kabupaten Malang. Ini yang membedakan dengan kota yang penulisan anggarannya lebih rinci," ucap Ibnu Syamsu Hidayat dari Malang Corruption Watch (MCW) kepada MalangTIMES.

Walau belum bisa dikatakan pola penyampaian informasi anggaran, seperti di Disparbud Kabupaten Malang yang tak rinci pun berbeda dengan yang dipublikasikan antara di APBD dan SIRUP LKPP. 

Ibnu menyampaikan, Kabupaten Malang harus memulai perubahan yang lebih transparan dalam mempublikasikan informasi yang juga hak publik untuk mengetahuinya secara mudah.

"Jangan sampai untuk ikut serta mengawasi anggaran pemerintah, kita tak punya akses terkait hak mendapatkan informasi publik yang diatur juga dalam Undang-Undang. Kita saja berkali-kali ajukan permohonan belum bisa dapat, mas," ucapnya.

Hal senada disampaikan Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LiRa) Malang HM Zuhdy Achmadi. Menurutnya, perbandingan kinerja dinas yang sejenis tapi berlainan daerah tentu baik dilakukan.

"Itu malah lebih baik. Dengan cara membandingkan, misalnya dengan OPD lain di Kabupaten atau OPD yang sama di Kota Malang, akan terlihat kinerja dan transparansinya. Itu malah perlu dilakukan," ucap Didik, sapaan Bupati LiRa Malang, Rabu (27/11/2019).

Didik melanjutkan, dirinya mengaku heran dengan kondisi di Disparbud Kabupaten Malang terkait transparansi anggaran selama ini. Bahkan, bila dibandingkan dengan Kota Malang, lanjutnya, masih kalah baik.

"Saya tak kenal dengan Disparbud Kota Malang tapi kami juga mengamati. Mereka bagus dan transparan dibandingkan Disparbud Kabupaten. Bahkan dengan OPD lainnya di Kabupaten Malang juga, mereka lumayan baik walau belum sempurna seperti ekspektasi masyarakat. Ini sebenarnya ada apa dengan Disparbud Kabupaten Malang," tanyanya.

Kembali disayangkan, Disparbud Kabupaten Malang, belum juga memberikan pernyataannya atas berbagai pertanyaan terkait minimnya belanja yang diumumkan serta perbedaan antara anggaran yang tercantum dalam APBD dan SIRUP LKPP.