Malang Beach Run, Salah Satu event Yang Digelar Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang Belum Lama Ini (Foto Instagram Disparbud Kabupaten Malang)
Malang Beach Run, Salah Satu event Yang Digelar Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang Belum Lama Ini (Foto Instagram Disparbud Kabupaten Malang)
Monopoli Even, Permainan Disparbud Pemkab Malang  5

Mencengangkan. Begitulah mungkin masyarakat akan bersikap dengan masih menjamurnya ketidakterbukaan anggaran belanja barang dan jasa di tubuh pemerintah. 

Pun terkait kedisiplinan pemerintah, baik kementerian/lembaga sampai daerah dalam menerapkan transparansi anggaran belanja kepada masyarakat.

Betapa tidak, disaat reformasi birokrasi digaungkan begitu kencang dan pengawasan semakin berlapis-lapis dari berbagai unsur. 

Hasilnya masih begitu banyak kementerian/lembaga sampai tataran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tak melaporkan atau mengumumkan belanja barang dan jasanya di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Dimana pemerintah telah menyiapkan situs online untuk keperluan tersebut di https://sirup.lkpp.go.id. 

Padahal, mengumumkan belanja barang dan jasa, baik langsung dan tak langsung, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana proses mengumumkan itu menjadi salah satu kewajiban Pengguna Anggaran (PA).

Sayangnya, dunia pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran pusat maupun daerah, kerap menjadi persoalan hukum serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

Alih-alih semakin transparan terkait program dan anggaran belanja, masih banyak PA yang bermain-main di ranah yang memang sangat rawan dikorupsi ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, di tahun 2017 lalu ada Rp 86 triliun anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan pada publik. 

Padahal anggaran belanja dan jasa menjadi titik rawan tindakan korupsi. Dimana di tahun yang sama pula, kasus korupsi dari anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai 241 kasus. 

Naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 195 kasus. Anggaran negara yang dirugikan pun mencapai nilai Rp 1,5 triliun dari korupsi pengadaan barang dan jasa.

Di tahun 2018 dan 2019 pun kondisi serupa masih terjadi. Regulasi diperbarui. Tapi, hasilnya LKPP pu harus mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena sampai Maret 2019 lalu baru sekitar 42 persen yang baru memasukkan data ke SIRUP LKPP. 

Maka, jangan heran bila setiap akhir tahun, masyarakat melihat begitu sibuknya pemerintah mengadakan berbagai kegiatan atau pembangunan.

Kondisi tahunan pemerintah inilah yang kerap membuat masyarakat bertanya terkait penerapan sanksi bagi PA atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tak disiplin dalam mengumumkan belanjanya di SIRUP LKPP. 

Pertanyaan yang terus juga membesar, apa sebenarnya motif para PA atau KPA yang begitu enggan mengumumkan belanja anggarannya kepada public.

Kesan dan fakta “pelitnya” para PA dan KPA buka-bukaan anggaran belanja pemerintah, baik lewat sumber dana APBN dan APBD di sampaikan berbagai kalangan. 

Dimana, ada kondisi yang bisa memicu lahirnya dugaan ada permainan atau praktik “kotor” dalam ketakterbukaan informasi kepada publik. 

Pertama, adalah saat public baik masyarakat maupun para penyedia barang dan jasa begitu sulitnya membuka atau mengakses situs resmi terkait pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. 

Ibnu Syamsu Hidayat dari Malang Corruption Watch (MCW) menyampaikan, kondisi itu memang yang menjadi catatan pihaknya terkait persoalan menahun dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di Kabupaten Malang. 

“Kita punya catatan terkait hal itu. Terutama terkait susahnya mengakses informasi terkait program dan anggaran selama ini di Kabupaten Malang. Publik hanya bisa menerima resume-nya saja yang tentunya tak mungkin mengetahui menu atau item apa saja yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya kepada MalangTIMES, Selasa (26/11/2019).

Sulitnya mengakses informasi terkait belanja barang dan jasa ini telah cukup lama terjadi di Kabupaten Malang. 

Bahkan, untuk mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja beserta perubahannya serta situs LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) susahnya minta ampun dan banyak juga dikeluhkan oleh para penyedia barang dan jasa setiap tahunnya.

Syamsul Alam, salah satu kontraktor pernah merasakannya di awal tahun 2019 ini.

“Beberapa kali mencoba tidak bisa. Akhirnya bolak-balik ke kantor LPSE dan itupun belum bisa menyelesaikan persoalan,” ujarnya waktu itu.

Sulit mengakses informasi bersifat publik, sifat tertutup para PA/PKA untuk menjelaskan terkait itu, serta adanya berbagai dugaan yang telah menjadi rahasia umum dan terbukti adanya permainan “kotor” dalam pengadaan barang dan jasa di tubuh pemerintah, seperti dirilis berbagai elemen masyarakat. 

Ditambah dengan masih minimnya data belanja pemerintah di SIRUP LKPP dengan perbandingan program dan anggaran di APBD.

Dua kondisi ini juga ditambah dengan sanksi bagi PA/KPA yang tak tunduk pada regulasi yang ada. 

Dalam Pasal 82 Perpres 16 Tahun 2018, sanksi bagi PA/KPA sifatnya adalah administratif, bagi yang lalai melalukan perbuatan yang menjadi kewajibannya. 

Sanksinya adalah hukuman disiplin ringan, sedang atau berat yang melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Walau ada pendapat yang menambahkan, seperti dikutip dalam laman www.pengadaan.web.id PA/KPA bila tak melaksanakan salah sau kewajibannya maka juga bisa dikategorikan tindakan yang bisa dikenakan Pasal 23 ayat (1) UU 11/2008 tentang ITE dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan, bahwa PA/PKA yang tak mengumumkan RUP sebagai bagian dalam tahapan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, maka sudah kategori melawan hukum. 

Besar kecilnya hukuman tergantung hasil penyelidikan aparat hukum apakah ada kegiatan yang sistematis untuk menyembunyikan paket pekerjaan dari public atau tidaknya.

Lepas dari itu, bagaimana dengan kondisi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang juga langganan dikeluhkan oleh banyak masyarakat?

Adakah dua kondisi di atas juga terjadi di Kabupaten Malang yang kini dipimpin oleh Sanusi sebagai Bupati Malang? 

Dari beberapa jawaban, baik dari MCW yang fokus mengawal transparansi anggaran serta penyedia barang dan jasa dan tentunya masyarakat, dua kondisi di atas pun terjadi.

Hal ini bisa dilihat dari SIRUP LKPP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) yang datanya terbaca sangat minim sekali dalam pengadaan barang dan jasa yang diumumkannya. 

Hal berbeda jauh jika dibandingkan dengan beberapa OPD lainnya di Kabupaten Malang atau dibandingkan dengan OPD sejenis di Kota Malang sebagai “saudara muda”-nya. 

Termasuk beberapa hal yang mengundang pertanyaan lainnya terkait adanya perbedaan paket belanja langsung di APBD Kabupaten Malang yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2018 dengan data di SIRUP LKPP. 

Padahal, belanja yang dimasukkan dalam SIRUP LKPP dilakukan terlebih dahulu setelah Perda APBD disahkan bersama DPRD. 

Hal ini termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) yang meyampaikan, pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dilanjut ayat (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). 

Serta ayat (4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/ atau media lainnya.

Berbagai “kejanggalan” di Disparbud Kabupaten Malang terkait pengadaan barang dan jasa  yang masuk dalam belanja langsung inilah yang memicu masyarakat dan publik Kabupaten Malang mempertanyakan transparansi anggaran di Pemkab Malang. 

Padahal, Pemkab Malang belakangan ini menjadi sorotan nasional lantaran banyak masalah dalam hal transparansi anggaran dan pelayanan terhadap masyarakat.