Anggota legislatif saat melakukan sidak ke Poltekom, Jum'at (6/12) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Anggota legislatif saat melakukan sidak ke Poltekom, Jum'at (6/12) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Keberadaan aset-aset Pemerintah Kota (Pemkot) Malang saat ini menjadi sorotan legislatif. Apalagi jelang penutupan akhir tahun 2019, legislatif melakukan pengecekan aset daerah untuk diperjelas penggunaan dan kepemilikannya.

Kali ini, yang menjadi sasaran tersebut gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) yang berada di Jl Raya TLogowaru No 3, Kedungkandang, Kota Malang. Komisi yang membidangi aset dari DPRD Kota Malang melakukan pemeriksaan terkait aset bangunan, aset peralatan, dan aset tanah di kawasan itu, Jumat (6/12/2019) pagi.

Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Lookh Mahfudz menyatakan memang di pengujung tahun pihak legislatif bersama Pemkot Malang tengah konsen melakukan penelusuran dan penertiban aset daerah. Salah satunya, yang menjadi sasaran di kawasan Kedungkandang ini.

"Memang saat ini Pemkot lagi konsen di penelusuran dan penertiban aset secara administratif. Kita perlu meninjau, melihat dan sebagainya tentang aset-aset daerah yang telah ada dan tercatat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Eddy Wijarnoko mengungkapkan hasil dari tinjauan saat ini untuk memastikan keberadaan gedung, tanah, dan alat yang ada di Poltekom memang benar merupakan aset milik Pemkot Malang. Namun, nanti masih akan ditelusuri lagi terkait legal standing oleh komisi terkait.

"Sementara tadi kita pelajari dan melihat saja karena yang berkepentingan direkturnya sedang tidak ada di tempat. Kita tinjau, dan ternyata benar aset di sini milik daerah. Nanti komisi terkait yang membidangi aset dari Komisi A, Komisi B juga akan melakukan pemeriksaan terkait legal standingnya," imbuhnya.

Ke depan, lanjutnya, aset tanah seluas kurang lebih 2 hektare tersebut jika diperlukan ada pengembangan, maka legislatif siap untuk membantu dalam pengelolaan gedungnya. Mulai dari, status dan kejelasan kerja sama dengan Pemkot Malang.

"Kalau perlu dibantu pengembangannya gimana akan kita bantu, nanti hearing dulu. Karena ini kan dikelola pihak ketiga, jadi statusnya seperti apa, kerja samanya kan harus jelas," pungkasnya.

Dalam agenda sidak tersebut, anggota DPRD Kota Malang yang hadir yakni, Ketua Komisi A Eddy Wijarnoko, Wakil Ketua Komisi A Imron, Anggota Komisi D Eko Hadi Purnomo, dan Anggota Komisi B Lookh Makhfudz.