Pro dan kontra soal pemberian label miskin kepada keluarga penerima PKH mendapatkan sorotan dari Anggota Komisi VIII DPR RI asal Lumajang Umar Bashor, SE.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, langkah Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberikan label miskin kepada penerima PKH perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan masalah psikologis kepada warga yang rumahnya dicat dengan label miskin tersebut.
"Ini perlu dipertimbangkan kembali, agar tidak menimbulkan dampak psikologis kepada warga yang rumahnya dicat. Mari kita hargai anak-anak yag butuh motivasi untuk terus maju dan berkembang dan tidak menghancurkan motivasi anak-anak dari keluarga miskin ini," kata Angota Komisi VIII Umar Bashor SE, dalam sambungan telepon dengan media ini.
Umar Bashor kemudian meminta kepada Pemkab dan petugas PKH untuk memperbaiki sistem pendataannya, agar program PKH ini bisa tepat sasaran. Bukan memberikan label miskin kepada penerima.
"Dengan cara ini mungkin ada sebagian yang akn mundur dari penerima PKH, tapi bukan karena mereka mampu, tapi karena mereka malu dengan label itu. Kalau ini terjadi, maka kemudian akan menyebabkan program PKH juga tidak tepat sasaran," papar Umar Bashor kemudian.
Sementara itu Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq menyatakan hanya akan memberi label kepada penerima PKH yang dinilai sudah cukup mampu dan tidak mau mundur sebagai penerima PKH.
Sebelumnya Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq berharap agar penerima PKH ini benar-benar tepat sasaran.
Semenentara salah seorang petugas PKH Lumajang yang dikonfirmasi media ini mengatakan, pemberian label tersebut belum ada instruksi untuk diteruskan.
"Kemarin itu hanya launching saja, katanya mau diteruskan setelah Pilkades serentak, mungkin juga ada sejumlah perubahan," kata petugas PKH Lumajang kepada media ini.