Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi saat ditemui di ruangannya. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi saat ditemui di ruangannya. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

JOMBANGTIMES - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelemahan dalam operasional RSUD Kabupaten Jombang pada program Kartu Jombang Sehat (KJS). 

Pada pembayaran jasa pelayanan dari pelaksanaan KJS senilai miliaran rupiah itu, tidak ditemukan adanya payung hukum.

Menurut surat hasil pemeriksaan BPK No. 532/S-HP/XVIII.SBY/11/2019 terdapat 3 catatan pemeriksa atas kelemahan operasional RSUD Jombang yang ditemukan oleh BPK Surabaya.

Yaitu pembayaran jasa pelayanan KJS senilai Rp 3.879.250.233 tidak didukung dengan sumber pendapatan program KJS.

Temuan BPK selanjutnya, yakni pemungutan dana peningkatan kapasitas RSUD Jombang TA 2018 sebesar Rp 196.691.529 tidak ada dasar hukumnya, dan penggunaan dana pada TA 2018 sebesar Rp 301.787.000 tidak sesuai peruntukan.

Catatan terakhir pada temuan BPK ini adalah berupa potongan pembayaran jasa pelayanan KJS RSUD Jombang belum didukung dengan mekanisme pengelolaan dana yang jelas dan terdapat penggunaan dana sebesar Rp 180.075.000 yang tidak sesuai peruntukannya.

Temuan BPK ini sesuai laporan hasil pemeriksaan atas operasional RSUD Jombang TA 2018 - TA 2019, yang diterima oleh pihak DPRD Jombang pada 20 November 2019 lalu.

"Pada tanggal 20 November, kami Ketua DPRD dan Bupati Jombang diundang oleh BPK Jawa Timur. Ini terkait pemeriksaan tertentu, yaitu operasional RSUD Jombang tahun 2018-2019," ungkap Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi saat ditemui di kantornya, Jalan KH Wahid Hasyim, Kecamatan Jombang, Kamis (16/1) siang.

Dikatakan Mas'ud, pada surat hasil pemeriksaan BPK yang ia terima, menyebut bahwa RSUD direkomendasikan harus segera menetapkan payung hukum terkait pembayaran jasa pelayanan KJS.

Tidak hanya itu, BPK juga memerintahkan direktur RSUD Jombang untuk memedomani peraturan dalam menyetujui realisasi penggunaan dana potongan jasa pelayanan.

Sedangkan, pada surat hasil pemeriksaan BPK tersebut, tidak disebutkan ada atau tidaknya kerugian uang negara pada pengelolaan KJS.

"Dalam temuan itu, pemerintah Kabupaten Jombang harus membuat payung hukum. Selama ini belum ada payung hukum, itu kalau saya baca dari itu (surat hasil pemeriksaan BPK, red) ya," jelasnya.

Sementara, Mas'ud mengungkapkan, bahwa BPK memberi tenggang waktu 3 bulan dari dikeluarkannya surat hasil pemeriksaan BPK untuk Pemkab Jombang segera menetapkan payung hukum dari pengelolaan KJS. 

"Ini sampai sekarang juga belum ada laporan dari tindak lanjut itu. Ini wewenang penuh Bupati dan RSUD," ujarnya.

Atas temuan BPK itu, Ketua DPRD Jombang merasa kecewa. 

Ia meminta agar di tahun berikutnya tidak ada lagi temuan-temuan BPK di tubuh Pemkab Jombang.

"Kalau masih terjadi lagi saya kuwatir Pemerintah Kabupaten Jombang tidak lagi menyandang status WTP," pungkasnya.(*)