Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

 Kasus perundungan atau bullying yang dialami salah satu siswa berinisial MS di SMPN 16 Kota Malang memang menjadi perhatian semua pihak, tak terkecuali Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Guna meninjau jalannya kasus berjalan sesuai dengan aturan, secara langsung KPAI siang ini (Kamis, 13/2) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. 

KPAI memang sepenuhnya mempercayakan proses hukum kepada kepolisian, namun dalam kasus ini pihaknya memastikan segala hak baik bagi pelaku maupun korban terpenuhi. Salah satunya mengenai rehabilitasi yang bakal dituntaskan oleh Pemkot Malang.

"Ini jalan keluar yang adil, yang pasti KPAI mau anak korban anak pelaku semua haknya dipenuhi. Mereka semua ini korban, jangan kemudian membully misalnya anak pelaku, karena dia psikologisnya terpukul dari peristiwa ini," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

Termasuk, dijelaskannya perihal pendidikan KPAI juga memastikan bahwa Pemkot Malang memberikan jaminan kepada semua anak untuk tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun, jika ada yang berkeinginan pindah sekolah maka akan difasilitasi.

"Pemerintah Kota Malang, Dinas Pendidikan menjamin tidak ada yang akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi, kalau memang ada yang ingin pindah sekolah, mereka terbuka untuk mencarikan sekolah pengganti. Kesembuhan dan hak rehabilitasi akan dilakukan hingga sembuh dan tuntas," imbuhnya.

Terkait dengan keberlanjutan kasus terhadap pelaku, KPAI siap untuk memberikan pengawasan. Salah satunya, meminta kepolisian untuk menggunakan hukum pengadilan anak dan peradilan anak sesuai dengan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

"Siapapun yang menjadi tersangka, ini kan usia anak-anak, jadi kami meminta kepolisian menggunakan hukum peradilan pidana anak. Dan ini juga korban dari suatu sistem kelalaian orang dewasa di sekitar, bagi kami rehabilitasi bisa. Tapi semua proses hukum itu tetap sepenuhnya ranah kepolisian," tandasnya.