Forum Peduli Banyuwangi (FPB) Banyuwangi gabungan aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa dan warga masyarakat Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi Senin (17/2).
Menurut Amir Khan, slah seorang Koordinator Aksi Demonstrasi FPB, dalam aksi kedua yang dilakukan tidak ditemui oleh Bupati Banyuwangi.
"Kami akan tetap melakukan aksi lagi dan terus menerus sampai mendapatkan jawaban dari bupati bahwa itu benar- benar menggagalkan penyewaan Pulau Tabuhan Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi," tegas Amir.
Pria asal Wongsorejo itu menambahkan tuntutan yang diajukan pihaknya agar Bupati Banyuwangi membatalkan perjanjian sewa Pulau Tabuhan, karena ada mekanisme yang sangat janggal. Disana mekanismenya dari awalnya termasuk tidak melibatkan pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi.
Kemudian dalam perkembangan berikutnya dalam beberapa kesempatan menyampaikan ada pajak yang sudah masuk.
" Nah ini yang sangat janggal bagaimana pajak pendapatan itu sudah masuk di APBD Banyuwangi sedangkan pendapatan penghasilan daripada pihak perusahaan masih belum ada," ujarnya.
Selanjutnya dia menambahkan kejanggalan yang terjadi selain patut disesalkan dan justru itu untuk alat FPB untuk menolak. Terlebih lagi bupati Banyuwangi di beberapa tempat menyampaikan luas lahan Pulau Tabuhan tidak sama.
Kurang dari sepuluh hari dan hanya beda bulan, Bupati Banyuwangi menyampaikan luas pulau Tabuhan yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu dasar tuntutan pembatalan penyewaan Pulau Tabuhan karena dinilai cacat dalam proses dan mekanismenya.