Banner politik tanpa izin beberapa waktu lalu yang akhirnya rusak oleh cuaca di wilayah Talangagung, Kepanjen (dok MalangTimes)
Banner politik tanpa izin beberapa waktu lalu yang akhirnya rusak oleh cuaca di wilayah Talangagung, Kepanjen (dok MalangTimes)

Berbicara pemasangan iklan berupa banner, umbul-umbul, pamplet dan sebagainya yang menyalahi aturan daerah. Ibarat membicarakan kisah yang terus terulang setiap waktu. 
Dilakukan razia atau pencopotan hari ini, maka besoknya atau sepekan ke depan kembali marak lagi di lokasi-lokasi umum.

Hal ini juga terjadi di wilayah Kepanjen, yang merupakan ibu kotanya Kabupaten Malang. Banner yang terpasang langsung di pepohonan dan tanpa izin, maupun spanduk dan lainnya menjadi pemandangan biasa para pengendara yang melintasinya. 

Kini, jelang Pilkada 2020, banner dan lain sebagainya bermuatan politik yang meramaikan jalanan di wilayah Kepanjen. Bahkan, pemandangan itu telah terjadi sejak Januari lalu.

Dimana banyak oknum partai politik (parpol) yang kedapatan telah memasang spanduk serta bendera yang di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti dipasang atau dipaku langsung ke pepohonan di tepi jalan raya.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazarudin Hasan T Selian yang mengatakan, banyak laporan terkait hal itu.

"Banyak laporan masyarakat masuk. Kita telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pekan depan kita akan turun dan bersihkan berbagai atribut atau banner yang tak sesuai aturan dan tempatnya," ucapnya menyikapi kisah klasik itu.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang ini juga mengimbau ke para tokoh masyarakat maupun organisasi untuk tertib aturan terkait pemasangan banner maupun atribut lainnya.

"Jangan sampai tujuan menarik simpati masyarakat, tapi ujungnya merusak lingkungan dan melanggar aturan pemasangan itu," ujarnya yang juga menyebut tak hanya di wilayah Kepanjen, tapi di Lawang, Singosari, Pakis, Pakisaji dan Dau, juga kerap ditemukan pelanggaran terkait pemasangan iklan itu.

Terpisah, warga di wilayah Kepanjen yang dikonfirmasi wartawan dengan adanya rencana pembersihan itu hanya tersenyum. Pasalnya, menurut salah satu warga, sebut saja MR (46), maraknya banner yang dipaku langsung ke pepohonan maupun tak berizin, bukan hal baru terjadi.

"Setiap waktu itu kan. Kebanyakan dibiarkan bahkan sampai rusak sendiri kena panas atau hujan. Penindakan dari Pemkab Malang musiman kesannya," ungkap warga yang berdomisili di Talangagung, Kepanjen, Jumat (21/2/2020).

Dirinya juga menyampaikan, beberapa waktu lalu, bahkan pemasangan iklan perusahaan yang dipaku langsung ke pepohonan, tepat dilakukan di sepanjang jalan depan Pemkab Malang Kepanjen.

"Itu bahkan di depan mata Pemkab Malang. La hampir berhari-hari tak dibersihkan, kalau tak diramaikan di media," ujarnya.

Dengan kondisi itu pula, warga merasa penindakan pelanggaran aturan daerah yang menjadi ranah Satpol PP Kabupaten Malang, disebutnya hanya musiman. Bila mulai ramai dibicarakan dan diangkat media, baru ada pergerakan.

Terpisah, pernyataan warga itu pun mendapat respon dari salah satu petugas yang tak berkenan disebut namanya. Dimana, dirinya juga memahami berbagai keluhan warga terkait pemasangan banner, spanduk dan laonnya yang kerap tak berizin dan merusak estetika dan lingkungan di wilayah Kepanjen.

"Tapi, personel kami sangat sedikit untuk mencover wilayah kabupaten Malang. Sehingga kita juga tak bisa maksimal untuk setiap waktu melakukan pemantauan atau penindakan," ujarnya.

Kondisi ini juga yang menurutnya perlu adanya peran serta OPD lain dan tentunya masyarakat di wilayahnya masing-masing. "Walau tentu penindakan itu adanya di Satpol PP. Tapi dengan keterlibatan semua pihak akan lebih maksimal saya kira," imbuhnya.

Problematika ini pula yang disebut oleh warga sebagai penindakan musiman. Dimana, para oknum pemasang layanan iklan melalui banner, spanduk, umbul-umbul dan lainnya, baik berupa materi politik, hingga iklan perusahaan dan lainnya, terus muncul tanpa memperhatikan aturan dan lokasi pemasangan yang benar.