Aktivis HMI tertahan di pintu masuk Kantor Pemkab Banyuwangi. (Nurhadi/ Banyuwangi Jatim TIMES
Aktivis HMI tertahan di pintu masuk Kantor Pemkab Banyuwangi. (Nurhadi/ Banyuwangi Jatim TIMES

Jajaran pengurus  Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Cabang Banyuwangi meminta Bupati Banyuwangi Azwar Anas menuntaskan kegaduhan yang terjadi di masyarakat terkait isu penyewaan Pulau Tabuhan, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, kepada investor asing.

 Pjs Ketua HMI Cabang Banyuwangi Mahfud Wahid Hadikusumo mengatakan, menyikapi perkembangan situasi yang terjadi, HMI mengirimkan surat kepada Pemkab Banyuwangi. Namun, dalam proses pengiriman surat, sempat terjadi kesalahpahaman dengan aparat keamanan di Kantor Pemkab Banyuwangi Jumat (21/2/2020).

Padahal, dengan bersurat, HMI berharap nantinya pemkab memanggil atau mengajak diskusi bersama dengan stakeholder terkait yang lain. "Bagi HMI, bupati harus menyelesaikan kegaduhan yang terjadi di masyarakat. Bukan hanya karena perbedaan pendapat, lalu tidak pernah merespon ls dan menanggapi suara dari masyarakat yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Selanjutnya Mahfud menyatakan, apabila kebijakan bupati terkait Pulau Tabuhan menguntungkan masyarakat Banyuwangi, seyogyanya bupati hadir memberikan penjelasan kepada rakyat dengan data-data yang valid dan hasil kajian maupun riset yang benar.

"HMI Cabang Banyuwangi akan mendukung semua kebijakan pemerintah jika itu memang demi kesejahteraan masyarakat," tandas mahasiswa berambut gondrong itu.