M. Husni Thamrin SH kuasa hukum tergugat (foto: istimewa / JatimTIMES)
M. Husni Thamrin SH kuasa hukum tergugat (foto: istimewa / JatimTIMES)

Pembahasan APBD Kabupaten Jember 2020, yang sampai saat ini masih berlarut-larut dan belum tuntas, dan membuat program pembangunan tidak berjalan dan hak-hak rakyat tidak terpenuhi, membuat Slamet Mintoyo warga Desa Lembengan Ledokombo Jember melakukan gugatan ke DPRD Jember.

“Gugatan sudah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jember dengan nomor perkara 26/Pdt.G/2020/PN.Jmr, gugatan ini dilakukan, karena warga yang merasakan dampaknya dari tidak segera disahkannya APBD 2020,” ujar M. Husni Thamrin SH selaku kuasa hukum tergugat.

Selain itu, terbentuknya panitia angket oleh DPRD Jember, juga membuat situasi politik tidak kondusif atara yang pro dan kontra, dan sangat sarat akan kepentingan politik dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

Sementara Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, saat dikonfirmasi media ini mengenai gugatan tersebut mengatakan bahwa dirinya menghargai apa yang dilakukan warga tersebut, karena sudah masuk ke pengadilan, pihaknya siap menghadapi.

“Ketemu di pengadilan saja, karena sudah masuk ranah pengadilan, maka sebagai warga negara yang baik, DPRD siap untuk menghadapi gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Itqon.

Itqon menilai, selama ini DPRD hanya menjalankan hak dan kewenangannya, dan merasa tidak melanggar apa pun. “Sampai jumpa di pengadilan saja,” pungkasnya. (*)