Ahli Tata Kelola Pemerintahan, M. Lukman Hakim. (Foto: Lukman for MalangTimes)
Ahli Tata Kelola Pemerintahan, M. Lukman Hakim. (Foto: Lukman for MalangTimes)

Banyak kalangan yang memberikan analisisnya mengenai wacana pemekaran Kabupaten Malang yang kembali digaungkan di tengah-tengah kondisi yang mendekati Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

Tak terkecuali Ahli Tata Kelola Pemerintahan M. Lukman Hakim. 

Lukman, sapaan akrabnya, menuturkan pemekaran wilayah itu sudah mulai banyak dilakukan sejak tahun 2000 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000 tentang tata cara dan syarat pemekaran wilayah. 

Lukman beranggapan dalam persoalan ini lebih banyak didominasi kepentingan politik. 

"Diakui atau tidak memang lebih didominasi kepentingan politik. Bagi bagi kekuasaan dibanding untuk mendekatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," ujar Lukman saat diminta tanggapan oleh wartawan, Rabu (26/2/2020). 

Lukman menambahkan pada kondisi yang seperti itu, akhirnya tahun 2014 Pemerintah melakukan moratorium pemekaran wilayah dan atau penggabungan.

"Meskipun saat ini setidaknya terdapat 315 Daerah Otonom Baru (DOB) yang siap dimekarkan, namun sampai saat ini belum ada tanda tanda moratorium itu dicabut," tambahnya. 

Tetapi senagai ahli tata kelola pemerintahan, Lukman menuturkan bahwa terdapat keanehan jika wilayah yang luas menjadi alasan untuk melakukan pemekaran wilayah.

"Wilayah yang luas sesungguhnya merupakan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandas Lukman yang juga sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya.

Lukman beralasan, meskipun Kabupaten Malang memiliki 33 Kecamatan, semua dapat dijangkau dalam waktu sehari jika infrastrukturnya nyaman untuk dilalui. 

Hal ini berbeda dengan kasus yang menimpa wilayah kepulauan, seperti Kecamatan Masalembu di Kepulauan Kabupaten Sumenep.

"Untuk sampai ke Kabupaten Sumenep harus menempuh waktu 21 jam perjalanan laut, sangat terisolir dan terbantu jika terdapat pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kepulauan," ujarnya.

Jika melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Malang, seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut. 

Masyarakat menyuarakan untuk pemekaran wilayah dikarenakan pelayanan yang jauh dan tidak merata.

"Pemkab perlu mendorong tata kelola pemerintahan dengan pelayanan yang cepat dan dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Malang di sisi utara, selatan, timur dan barat dengan cara menghadirkan pelayanan di empat sisi itu, tanoa harus ke Kepanjen," jelasnya.

Sangat disayangkan wacana pemekaran wilayah ini kembali menyeruak di ranah publik pada saat mendekati momen Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

Maka publik pasti mengaitkan isu itu dengan kepentingan Pilkada.

"Sehingga hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa pemekaran 'hanyalah mainan elit politik'," ungkapnya. 

Lukman menambahkan, dari pada mendiskusikan wacana pemekaran wilayah Kabupaten Malang, lebih baik membenahi angka kemiskinan.

"Dibanding mendiskusikan pemekaran menurut saya lebih baik Pemkab Malang fokus menurunkan angka kemiskinan yang masih 268.492 orang," pungkasnya.