Pemaparan dari pihak Pemkab Jombang soal hasil identifikasi persoalan PT Sumber Citra Persada. (Istimewa)
Pemaparan dari pihak Pemkab Jombang soal hasil identifikasi persoalan PT Sumber Citra Persada. (Istimewa)

Sejumlah buruh pabrik sepatu PT Sumber Citra Persada mengadukan nasibnya ke Bupati Jombang atas upah selama 5 bulan yang belum terbayarkan. Hal itu menyusul bangkrutnya pabrik yang berlokasi di Kecamatan Kabuh itu.

Kedatangan para buruh pabrik ini ditemui langsung oleh Bupati Jombang, Mundjidah Wahab di ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, pada Kamis (27/2) siang. Perwakilan buruh pabrik PT SCP ini didampingi oleh salah satu organisasi serikat buruh.

Salah seorang buruh pabrik, Karsiti (41) mengatakan, sudah 5 bulan terakhir ini ia tidak menerima gaji dari perusahaan sepatu tempat ia bekerja. Gaji yang seharusnya ia terima setiap bulannya senilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) yakni Rp 2.445.000.

"Gaji 5 bulan ini tidak dibayarkan. Seharusnya UMK nya kan kita terima Rp 2.445.000 tapi kita selama ini hanya menerima Rp 2.350.000," ungkapnya saat diwawancarai di Pendopo Kabupaten Jombang.

Selain gaji yang tidak terbayar, lanjut Karsiti, perusahaan juga memutus kontrak kerja karyawan di tengah jalan. Kontrak yang seharusnya selesai pada Mei 2020 itu, diputus sepihak pada Desember 2019 kemarin.

Untuk itu, Karsiti berharap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut bersama pemilik pabrik. "Harapan kita agar cepat diselesaikan. Kontrak kerja dibayar, penangguhan upah dibayar," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh buruh lain, Surtining (40). Buruh pabrik yang sudah bekerja sejak 2015 di PT SCP itu mengaku gajinya yang belum terbayarkan mencapai Rp 13 juta.

Selain gaji, ia juga mengeluhkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan yang harus ditanggung sendiri oleh para pekerja. Pihak pabrik, kata Surtining, tidak pernah membayar BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS itu bayar sendiri. Seharusnya kan berapa persen perusahan, berapa persen dibayar tenaga kerja. Ini uang kita sendiri yang dibayarkan untuk BPJS," kata Surtining.

Sementara, dari hasil identifikasi Pemkab Jombang terkait PT SCP terungkap, adanya penutupan pabrik yang tidak prosedural. Selain itu, pemutusan hubungan kerja yang tidak prosedural, hak buruh atas upah 2019 belum terbayarkan dan hak buruh atas BPJS Ketenagakerjaan tidak terbayarkan, serta hak buruh atas pemutusan kontrak kerja tidak diberikan.

Atas permasalahan itu, Bupati Jombang Mundjidah Wahab meminta perusahaan agar menyelesaikan hak tenaga kerja yang belum diselesaikan. "Saya minta ke perusahaan agar diselesaikan dalam waktu 1 bulan, perusahaan menyanggupi," kata Bupati.

Dikatakan Mundjidah, total kewajiban perusahaan kepada para buruh ini akan dihitung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Ia menyebut, ada 78 tenaga kerja yang hingga hari ini belum gajinya belum dibayar oleh PT SCP.

Sedangkan, bila dalam kurun waktu 1 bulan persoalan itu tidak selesai, Mundjidah meminta agar diproses hukum. "Nanti ini wewenang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jatim yang menghitung kewajiban pabrik ke tenaga kerja. Bila nanti dalam 1 bulan tidak diberikan, ya harus berhadapan dengan hukum," pungkasnya.(*)