dua surat rekomendasi yang diperuntukan kepada bacabup H. JokoSuyanto (foto ; istimewa / Jatim TIMES)
dua surat rekomendasi yang diperuntukan kepada bacabup H. JokoSuyanto (foto ; istimewa / Jatim TIMES)

Rekomendasi untuk Bakal Calon Bupati Jember (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) sudah mulai bermunculan.

 Rekom tersebut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Dari kedua partai ini, sesuai surat yang beredar di berbagai media sosial, muncul rekomendasi untuk H. Joko Susanto yang juga mantan kepala BPN Jember.

Namun dari dua surat rekomendasi tersebut, ada perbedaan untuk bakal calon wakil bupatinya.

Jika di surat berkop PKB dengan nomor :1572/DPP/01/II/2020 yang ditandatangani Ketua Umum Ahmad Muhaimin Iskandar dengan Sekretaris Jenderal Hasanuddin Wahid tertanggal 21 Februari 2020, rekomendasi muncul untuk atas nama H. Joko Suyanto dengan calon wakil bupatinya H. Ayub Junaidi yang juga ketua Cabang GP Ansor Jember.

Sedangkan untuk surat berkop partai Gerindra dengan nomor : 02-709/Rekom/DPP-Gerindra/2020 yang diteken Ketua Umum Prabowo Subianto bersama Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dengan tanggal 26 Februari 2020, rekomendasi jatuh juga untuk H. Joko Suyanto, namun untuk calon wakil bupatinya atas nama Ahmad Halim yang juga wakil ketua DPRD Jember dari Partai Gerindra.

Menyikapi turunnya dua surat rekom dari dua partai dengan dua bacawabup yang berbeda, Dr. H. Darsan A.SH. M.Pd selaku humas dari tim Joko Susanto mengatakan bahwa sampai detik ini, pihaknya belum mendeklarasikan bacawabup yang akan mendampingi Joko Susanto.

Sampai saat ini, Joko Susanto masih menunggu finalisasi dukungan beberapa partai yang sudah komitmen untuk mendukung dirinya. 

“Memang pak Joko sudah menerima rekom dari PKB dan Gerindra untuk menjadi calon wakil Bupati yang diusung kedua partai tersebut, dan adanya dua wakil yang diajukan untuk mendapingi pak Joko. Saya kira wajar partai ingin mendorong kadernya untuk menjadi kontestan, namun sampai saat ini, pak Joko belum mendeklarasikan calon wakil bupatinya,” ujar Darsan.

Lebih lanjut, Darsan juga menyatakan, bahwa di Kabupaten Jember, tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung calon bupati sendiri (tanpa koalisi, red), karena syarat administrasi dukunga parpol minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD.

“Dari representasi perolehan kursi di DPRD Jember yang berjumlah 50 kursi, diperlukan 10 kursi bagi partai politik untuk mengusung calon sendiri, sedangkan di Jember tidak ada satupun partai yang memenuhi syarat itu, jadi harus berkoalisi,” pungkas Darsan. (*)