Dela Putri Yulistiani
Dela Putri Yulistiani

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat Indonesia. Sistem pemerintahan ini memungkinkan rakyat memilih sendiri wakil mereka untuk membangun bangsa ini melalui jalur pemilihan umum. Baik presiden maupun wakil rakyat dibawah presiden, mereka sepenuhnya dipilih langsung oleh masyarakat itu sendiri. Dimana dalam suatu pemilihan umum, suara masyarakat yang mendominasi adalah yang dianggap sah.

Sejak tahun 2004, Indonesia telah menggunakan sistem demokrasi pilkada langsung dalam setiap pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dilaksanakan dengan harapan kepala daerah yang terpillih benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat. Pilkada secara langsung tersebut menjadi sarana dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sistem demokrasi Indonesia secara utuh serta sebagai upaya untuk merealisasikan kedaulatan rakyat.

Namun demikian, sebagaimana yang kita lihat selama ini, bahwasannya harapan akan terwujudnya pemerintahan baik (good governance) dan demokrasi setelah peralihan sistem demokrasi dari sistem sebelumnya yang menerapkan demokrasi secara tidak langsung menuju demokrasi langsung, ternyata tidak langsung membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar. Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak korupsi yang dilakukan kepala daerah dan perangkat lainnya sehingga apa yang diharapkan dan dicita-citakan masyarakat agar otonomi daerah dapat mamacu percepatan kesejahteraan rakyat belum juga terlihat. Yang terjadi justru sebaliknya, kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan dan pembangunan cenderung stagnan.

Memang benar, selain memiliki dampak positif, praktik demokrasi juga cenderung melahirkan berbagai perilaku yang menyimpang, bertentangan dengan norma dan etika. Tidak sedikit kepala daerah yang seharusnya memegang amanah rakyat, namun mereka justru terjebak ke jurang korupsi. Sejak 2004-2019, setidaknya terdapat 119 orang kepala daerah (Gubernur, bupati, Walikota) yang diproses KPK terkait dugaan korupsi. Sebanyak 47 diantaranya merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT). (kompas.id). Dari banyaknya jumlah tersebut, modus terbesar yang dilakukan kepala daerah tersebut adalah praktik penyuapan. Tak hanya itu, perkara korupsi lain yang juga banyak adalah penyalahgunaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

Bukan hanya pelanggaran hukum dalam bentuk tindakan korupsi, tindakan tidak bermoral dan pelanggaran prinsip etika, para kepala daerah juga banyak yang terjerembab konflik kepentingan. Banyak transaksi-transaksi yang terjadi dengan pihak ketiga seperti pengusaha atau saudagar politik selama masa pencalonan dirinya sebagai kandidat, hal tersebut menjadi penyebab terjadinya konflik kepentingan tersebut. Akibatnya mereka bimbang ketika harus mengambil kebijakan, dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Memang tidak mudah mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Dan hal inilah yang berpotensi menjadi penyebab korupsi. Jika terpilih, tentu saja yang akan menjadi pekerjaan rumah utamanya yaitu mengembalikan semua modal yang telah dikeluarkan dalam proses pencalonannya.

Sebenarnya perilaku menyimpang ini tidak hanya terjadi ketika kepala daerah menjabat, akan tetapi dalam proses pemilihan pun sudah kental dengan berbagai praktik kecurangan. Misalnya, politik uang (money politic) yang sering mengiringi setiap pesta demokrasi. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih. Politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas calon kepala daerah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan visi mereka kepada masyarakat. Bahkan mungkin mereka memang tidak memiliki visi politik yang akan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

Fenomena politik uang ini sebenarnya bukan hal baru. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin terbuka. Maka, tidak berlebihan jika kita akui bahwa politik uang telah menjadi “budaya” dalam perpolitikan kita. Dalam setiap level kompetisi politik, dari pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati atau Walikota, dan pemilihan wakil-wakil rakyat diberbagai tingkatan, terlihat benar bahwa politik uang dipandang sebagai kewajaran. Pembiaran atas politik uang tidak hanya berimplikasi melahirkan politisi korup namun juga berakibat tercederainya suatu Pemilu yang demokratis.

Harapan

Jika kita melihat realitas kepala daerah yang dihasilkan lewat proses Pilkada, memang sedikit mengenaskan. Meskipun, tidak dapat dipungkiri, ada juga kepala daerah terpilih yang berkualitas, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan daerah. Akan tetapi, jika kedepan masih saja Pilkada melahirkan pemimpin-pemimpin yang terpilih berdasarkan uang, bukan kualitas dan visi kemajuan, justru tidak akan ada lagi pemimpin lokal yang mampu membawa kemajuan daerah. Sementara diakui atau tidak, ukuran kemajuan Negara Indonesia ditentukan oleh kemajuan daerah. Kalau kepala daerahnya tidak bisa membawa kemajuan daerah, bagaimana bisa Negara Indonesia maju dan bersaing dalam kontestasi global?

Jadi, dalam pesta demokrasi Pilkada kedepannya, diharapkan calon kepala daerah tidak melaksanakan politik uang. Karena, jika hal itu dilakukan, hasrat korupsi untuk mengembalikan modal akan semakin besar. Biarlah rakyat yang cerdas memilih pemimpin daerahnya berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan uang yang diberikan. 

--

Dela Putri Yulistiani

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang