Sekretaris Komisi B Mahfudz
Sekretaris Komisi B Mahfudz

Kasus pasien positif Covid-19 di Surabaya terus bertambah. DPRD Surabaya meminta Pemkot menyiapkan langkah recovery terkait kebijakan-kebijakan yang sudah diambil meski sebelumnya sejumlah peraturan pemerintah belum keluar.

Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya, Mahfudz menilai langkah recovery atas berbagai kebijakan yang sebagian besar tidak sesuai dengan pemerintah pusat harus dilakukan. Langkah ini, kata dia, diperlukan agar masyarakat tidak bertambah resah.

”Intinya komunikasi dengan berbagai pihak termasuk legislatif, wong kita ndak pernah diajak ngomong soal penanganan corona. Baru saat video conference, itu pun sekedar pemaparan Wali Kota Surabaya soal langkah-langkahnya, kita ndak diajak rembukan,” katanya, Selasa (7/4).

Mahfudz yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya ini mengatakan, penerapan bilik sterilisasi, penutupan pasar, penyataan penimbunan masker yang diakui pemkot sudah dilakukan sejak Januari, perlu dijelaskan sebagai langkah pemulihan psikologis masyarakat.

”Selain itu, upaya penguatan anggaran untuk penanganan Covid-19 juga perlu dipertegas, terutama sumber-sumbernya. Kita ndak ingin lagi lah ‘moro-moro’ bikin ini, bikin itu anggaranya tidak jelas sumbernya. Apalagi kabarnya Pemkot banyak mendapat bantuan dari pihak luar,” katanya.

Menurutnya, akan lebih elok jika soal anggaran penanganan Covid-19 termasuk recovery para korban corona baik fisik maupun psikis masyarakat yang terimbas dibicarakan dengan dewan. ”Ingat salah satu fungsi dewan di penganggaran,” tegasnya.

Alumnus Ponpes Tebu Ireng Jombang ini juga menyoroti penutupan pasar yang dinilainya blunder besar. ”Kenapa salah? Karena Pemkot belum memikirkan dampak terhadap para pedagang, lagi-lagi nanti masalahnya pada pemulihan (recovery) perekonomian para pedagang setelah tidak berjualan selama 14 hari,” ujarnya. 

Soal ratusan bilik steril yang sudah dipasang Pemkot Surabaya di sejumlah tempat, juga mendapat perhatian serius. Terlebih, katanya, belakangan keluar beragam kontroversi tentang penggunaan bilik sterilisasi yang menggunakan disinfektan.

”Kita apresiasi langkah pemkot, tapi ngobrol dong. Biar apabila terjadi apa-apa dewan tidak hanya terima salahnya saja, ayolah kita duduk bersama antara eksekutif dan legislatif. Ini urusan kemanusiaan, ayo bersama-sama rumuskan langkah yang tepat, cepat dan terukur. Bukannya mengambil langkah yang kemudian menimbulkan perdebatan publik seperti sekarang,” tandas dia.

Menurutnya, apabila langkah pemkot itu tepat sasaran, lanjut Mahfudz, setidaknya jumlah pasien terinfeksi berkurang atau paling tidak stagnan penyebarannya. “Faktanya jumlah pasien terkomform (positif, red) malah bertambah,” ujar dia.


Menurutnya kembali sudah tidak zamanya pemerintan sekarang antikritik. Sebab, ujar dia, kritikan publik harusnya menjadi penyempurna dari setiap progran dan kebijakan yang dijalankan.

”Mbok dikesampingkan segala egosentris, kordinasi denga berbagai lini, sulit lho nangani pandemi ini, Amerika dan Italia saja kocar-kacir, jumlah korban disana mencapai belasan ribu yang meninggal,” katanya.

Dia berharap, semua elemen bisa berkoordinasi termasuk pemkot agar kebijakan yang diambil selaras dengan kebijakan nasional.