Dampak physical distancing wabah Covid-19, Bupati Trenggalek buka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan susun (RKPD) Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2021, melalui video conference.
Bertempat di ruang smart center Kabupaten Trenggalek, Musrenbang RKPD tahun 2021 usung tema "Memajukan Ekonomi Rakyat Melalui SDM Kreatif dan Ekosistem Terjaga".
Selain itu, Pemkab Trenggalek juga perkenalkan platform "Nggalek Plan". Dengan adanya platform tersebut, masyarakat Trenggalek bisa berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mengikuti visi misi Pemerintah Pusat.
"Kita harus in line atau sejalan dengan visi misi bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan Indonesia yang maju melalui SDM unggul," terang Arifin, Kamis (09/04/20).
Bupati paling muda tersebut beberkan lima prioritas yang bakal ditekankan dalam Musrenbang dan penyusunan RKPD di tahun 2021 ke depan.
"Yang pertama membangun sumber daya manusia, kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan Birokrasi dan regulasi, dan transformasi ekonomi," papar Arifin.
Apa lagi dengan adanya Perpres Nomor 80 tahun 2019, dimana ada lima prioritas pembangunan kawasan di Jawa Timur salah satunya Pembangunan Selingkar Wilis dan Jalan Lintas Selatan yang menguntungkan Kabupaten Trenggalek.
"Ini merupakan suatu keuntungan bagi kita, dengan adanya Perpres tersebut posisi Trenggalek menjadi satu-satunya Kabupaten yang strategis di Jawa Timur," ujar Much. Nur Arifin saat buka Musrenbang.
Menurut Arifin, untuk menyongsong program Presiden ada beberapa Kecamatan yang harus didorong percepatan pertumbuhannya. Yakni Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul untuk Jalan Lintas Selatan sementara Kecamatan Bendungan untuk Selingkar Wilis.
"Kita tidak akan hanya membicarakan pembangunan di Trenggalek, namun kita juga berupaya bagaimana bisa berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Timur hingga Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu rencana pembangunan kawasan harus kita selaraskan dengan pemerintah pusat," pintanya.