(Foto:Ilustrasi/Nett)
(Foto:Ilustrasi/Nett)

Dari sebanyak 164 ribu kuota Kartu Prakerja gelombang I, Jawa Timur mendapatkan jatah sekitar 15 ribu. 

Namun, tampaknya penerima bantuan tersebut tidak merata di semua daerah. 

Kota Madiun misalnya, hanya ada 11 pendaftar yang pengajuannya diterima alias lolos mendapatkan Kartu Prakerja. 

Kalau dibagi rata, dengan adanya 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, ada peluang sekitar 395 penerima untuk tiap daerah.

Kepala Tata Usaha Disnaker Kota Madiun, Vardha Yuniarti mengungkapkan bahwa di wilayah tersebut ada sekitar 500 pekerja yang terpaksa dirumahkan karena perusahaan tidak cukup dana membayar karyawannya. 

Pekerja-pekerja itu, secara kriteria layak untuk mendapatkan Kartu Prakerja yang salah satunya ditujukan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Meski demikian, menurut Vardha, belum semua korban PHK di Kota Madiun mendaftarkan diri. 

"Untuk Kartu Prakerja, dari data yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun ada sekitar 300 orang yang mendaftar datang ke kantor di minggu lalu," terangnya.

Namun, Vardha mengaku pihaknya belum melakukan rekapitulasi atau penghitungan jumlah keseluruhan pendaftar. 

"Untuk yang minggu ini belum kami hitung. Belum lagi pendaftar Kartu Prakerja langsung dari rumah tanpa datang ke kantor," jelasnya. 

Vardha menambahkan, nantinya para pendaftar yang tidak lolos di gelombang I tidak perlu berkecil hati.

"Tidak lolos gelombang 1 bisa masuk gelombang 2 tanpa harus tes lagi," tegasnya.

Minimnya jumlah penerima Kartu Prakerja di Kota Madiun, membuat para pendaftar kecewa.

Misalnya Alvian (bukan nama sebenarnya), dia sangat berharap lolos karena baru-baru ini kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tempatnya bekerja turut terdampak Covid-19. 

"Nyatanya saya tidak lolos, padahal ini sangat saya harapkan untuk menyambung perekonomian setelah nggak bekerja," sebutnya.

Kepala Tata Usaha Disnaker Vardha Yuniarti  Kota Madiun ditemani Sekretaris Disnaker (kiri).(foto:nicodemus madiuntimes)

Putra Bayu Perkasa selaku petugas pendamping pendaftaran Kartu Prakerja menjelaskan, ada sejumlah permasalahan yang umumnya ditemui pendaftar.

Misalnya, nomor NIK KTP yang mereka miliki terkadang masih baru sehingga belum approve NIK baru oleh Dinas terkait. 

"Biasanya hal seperti ini terjadi dikarenakan mereka baru pindah alamat rumah atau perubahan data di KK," jelasnya.

Juga terkadang mereka yang mendaftar Kartu Prakerja belum memiliki KTP, atau masih menggunakan KTP sementara, sehingga nomer NIK mereka masih belum terdaftar.

Selain itu, para pencari kerja yang sudah berumur relatif kesulitan mengakses pendaftaran melalui online atau daring.

"Pendaftaran Kartu Prakerja yang tidak dibatasi umur menyebabkan orang yang sudah sepuh (tua) ikut mendaftar. Jangankan punya gmail untuk verifikasi, bahkan untuk membuka website Prakerja saja mereka bingung dengan sistemnya," jelas Putra Bayu. 

Program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah untuk sekitar 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. 

Selama pandemi Covid-19, peserta akan mendapat manfaat sebesar Rp 3.550.000 per orang, rinciannya adalah bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei pekerjaan sebesar Rp 150.000.

Setelah pandemi selesai, maka manfaat yang diterima akan kembali ke besaran Rp 650.000 per orang yang terdiri dari Rp 500.000 uang pelatihan dan Rp 150.000 merupakan uang survei.