Bupati Malang, HM Sanusi saat membahas terkait opsi mutasi terhadap pejabat pemerintahan di Kabupaten Malang yang dianggap gagal menangani covid-19 (Foto : Dokumen MalangTIMES)
Bupati Malang, HM Sanusi saat membahas terkait opsi mutasi terhadap pejabat pemerintahan di Kabupaten Malang yang dianggap gagal menangani covid-19 (Foto : Dokumen MalangTIMES)

Jajaran Kepala Dinas atau eselon 2 ditataran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Malang, sepertinya juga akan bernasib sama dengan para camat. Yakni “terancam” dimutasi jika terbukti tidak becus menangani kasus Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Malang Sanusi usai menghadiri rapat evaluasi percepatan penanganan Covid-19, Kamis (30/7/2020).

Baca Juga : Pemprov Jatim Akan Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19 untuk 40 Juta Jiwa Penduduk

”Kalau yang tidak mendukung program penanganan covid-19 akan di evaluasi juga,” ucap Sanusi ketika ditanya perihal kemungkinan merotasi para Kepala Dinas jika memang kedapatan tidak mendukung program penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang.

Seperti yang sudah diberitakan, Sanusi “mengancam” para jajaran camat di pemerintahan Kabupaten Malang yang terkesan tidak becus memutus angka penularan Covid-19 di wilayahnya.

Dari penjelasannya, kebijakan melakukan mutasi terhadap jajaran Camat tersebut sudah sesuai dengan instruksi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

Rencananya, evaluasi akbar terkait kinerja para camat itu dilakukan dalam kurun waktu 15 hari ke depan dan dimulai sejak hari ini (Kamis 30/7/2020). Bahkan untuk melakukan evaluasi tersebut, Pemkab Malang bakal bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI, dan tim khusus dari Mendagri.

Artinya, jika dalam kurun waktu sekitar 2 pekan ada wilayah yang kedapatan jumlah kasus Covid-19 terus meningkat, naka opsi mutasi dijajaran camat itu akan dilakukan.

Lantas bagaimana dengan jajaran Kepala OPD? Apakah juga akan dimutasi?

Baca Juga : Isi Kekosongan 5 Jabatan, Pemkab Malang Bakal Buka 2 Pansel

Sanusi mengaku jika opsi mutasi terhadap pejabat Kepala Dinas itu ada. Tapi, menurutnya, untuk saat ini opsi mutasi dijajaran eselon 2 itu masih belum diperlukan.

”Kalau eselon 2 tidak (dimutasi, red). Masih belum perlu, nanti dilihat dulu,” ujarnya sembari mengatakan jika opsi mutasi dijajaran Kepala Dinas itu masih belum diperlukan dalam waktu dekat ini lantaran para pejabat eselon 2 itu tidak secara spesifik menangani kasus di tiap kecamatan.