Fathul Wahid, Rektor UII Yogyakarta
Fathul Wahid, Rektor UII Yogyakarta

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta melalui Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum menyatakan menolak usulan Menko Polhukam Mahfud MD tentang pembentukan Tim Pemburu Koruptor (TPK). 

Hal ini dinyatakan secara jelas dalam rilis yang disebarkan pada media, Kamis (30/7/2020) kemarin. Keterangan resmi tersebut ditandatangani oleh Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid. 

Baca Juga : Nasib Soedarman Wakil Bupati Terpilih, Ketua DPRD: Bukan Menjadi Kewenangan Kami

“UII menyatakan menolak pembentukan TPK, karena akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, pembengkakan anggaran, serta meluasnya ketidakpercayaan publik,” ungkap Fathul Wahid. 

Selain itu, ada lima poin lain yang dinyatakan berdasar hasil kajian. Pertama, mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan profesionalitas penyelenggara negara dalam lingkaran sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). 

Kedua, meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menyatakan pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebelum perubahan kedua dalam rangka mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang independen.

Ketiga, mendorong segera dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka memunculkan efek jera. 

Keempat, mengecam segala perilaku elit yang menumbuhsuburkan praktik politik oligarki dan dinasti politik dalam rangka terwujudnya Indonesia yang demokratis secara substansial, bukan sekedar prosedural. 

Kelima, mengharapkan kepada masyarakat sipil serta dunia kampus untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara negara, utamanya aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pandangan akademik sekaligus pernyataan sikap ini merupakan hasil dari kajian para ahli hukum dalam forum akademik minggu ini dengan tema Tim Pemburu Koruptor: Urgensi, Relevansi, dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi. 

Kajian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan mendasar tentang apa urgensi pembentukan tim yang dahulunya pernah “dinyatakan” gagal oleh pemerintah sendiri. 

Lebih lanjut, dalam pernyataan sikapnya, UII juga mempertanyakan tentang relevansi mencuatnya kasus munculnya Djoko Tjandra dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor. 

Baca Juga : Syarat Minimal Dukungan Merasa Dicurangi, Tim Purnawan Buchori Bakal Gugat KPU

“Sementara persoalan mendasar adalah dugaan pemberian “fasilitas” oleh beberapa oknum penyelenggara negara,” tegasnya. 

Atas pertanyaan-pertanyaan ini juga beberapa pertanyaan mendasar lainnya, dari hasil kajian yang telah dilakukan secara akademik, UII sebagai institusi akademik menyatakan tidak ada urgensi dalam pembentukan TPK. 

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan masa depan pemberantasan korupsi dan upaya efisiensi keuangan negara. 

Selain itu, UII menyatakan wacana pembentukan TPK tidak memiliki relevansi, terutama jika dikaitkan dengan upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 

“Pembentukan tim ini juga hanya akan menimbulkan persoalan baru mengingat belum maksimalnya kinerja Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan integrated criminal justice system,” ungkap Kepala PSHK FH UII Anang Zubaidy.