ilustrasi
ilustrasi

Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang akan menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dalam dua gelombang pada tahun 2021 mendapatkan sorotan tajam dari pegiat pemerhati kebijakan publik. Hal ini dinilai akan lebih berisiko.

Pegiat dan pemerhati kebijakan publik, M Ainol menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk menggelar Pilkades serentak dalam dua gelombang harus ditinjau ulang. “Pelaksanaan Pilkades serentak dalam dua gelombang memungkinan dampak politik dan akses politik yang runyam,” ujarnya. 

Baca Juga : Di Bawah Tangan Dingin Ady Kriesna, Golkar Bisa Melesat

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah melakukan  kajian ulang atas rencana itu. Menurut Sinol, sebaiknya Pilkades serentak tersebut hanya dilakukan dalam satu kali putaran yakni pada bulan 11 tahun 2021. 

Sino menyebut, ada banyak manfaat apabila Pilkades serentak dalam satu kali putaran. Pertama adalah meminimalisasi anggaran, mengurangi kerja panitia Pilkades utamanya kerja kerja DPMD, hingga mengurangi dampak gesekan politik di tingkat desa.

"Kalau saya baca dua konsep di dua waktu itu, bulan 6 dan 12 rencana Pilkades, itu ada risiko-risiko. Pertama suhu politik di dua bulan itu akan semakin menghangat dan itu akan terus berlangsung hingga akhir Desember dalam Pilkades gelombang kedua khususnya di tingkat desa. Seharusnya kalau itu jadi pertimbangan maka itu bisa dilakukan," katanya.

Ia berharap, harusnya Pilkades pertama yang di bukan 6 tarik aja ke bulan 11, sehingga pelantikannya bersamaan. Sebab secara hukum, pemerintahan desa itu bisa di-PLH bagi yang sudah purna dari sekian desa.

"Apakah ada, sekdes yang ditarik itu bisa dijadikan PLH di desa yang membutuhkan  PLH.  Akan ada efisiensi anggaran dan juga mengurangi kinerja DPMD karena bergeraknya sekali dan anggaran sudah siap sehingga itu lebih baik. Sosial politik akan lebih terjamin," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Bondowoso, H. Tohari mengatakan bahwa pilkades serentak dalam satu gelombang memungkinkan untuk dilaksanakan. Namun nanti apabila itu dilakukan, maka harus akan yang dikorbankan.

Baca Juga : Penuhi Syarat Awal 115.108 Dukungan, Malang Jejeg Optimis Lolos Penetapan Calon

"Kalau pilkades serentak itu satu gelombang, maka akan banyak desa yang di PLH. Memang secara aturan itu dibolehkan apabila ada kekosongan. Nah, ketika di PLH dalam jangka cukup lama, maka dampaknya adalah PLH itu tidak bisa melakukan kebijakan strategis.  Namun demikian itu masih didiskusikan, nanti konsep eksekutif bisa di bicarakan dengan banyak pihak," katanya.

Tohari juga mencontohkan dampak negatifnya adalah akan ada kades yang tak bisa dilantik bagi kades yang masih belum selesai akhir jabatannya. 

Seperti diketahui Pemkab Bondowoso akan menggelar Pilkades serentak dalam dua gelombang. Pertama di bulan Juni 2021 dan kedua di bulan Desember 2021. Terdapat 172 desa yang akan menggelar pilkades tahun 2021.