Ratna Ani Lestari, bupati Banyuwangi periode 2005-2010. Nurhadi Banyuwangi Jatim Times
Ratna Ani Lestari, bupati Banyuwangi periode 2005-2010. Nurhadi Banyuwangi Jatim Times

Mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari menyoroti PDI Perjuangan (PDIP) dalam gelaran pemilihan bupati-wakil bupati Banyuwangi tahun 2020. Dia menyebut PDIP mengalami krisis kader bermutu dan berkualitas untuk menjadi figur bupati Banyuwangi.

Menurut bupati Banyuwangi periode 2005-2010 itu, sepuluh tahun PDIP menjadi kendaraan dan dimanfaatkan orang lain. PDIP hanya  menempati posisi orang kedua yang kurang punya peran di pemerintahan Banyuwangi.

Baca Juga : Dewan Sepakat Siswa Wajib Tes Bebas Narkoba dalam PPDB

Namun, tampaknya hal itu  belum menyadarkan pengurus dan elit PDIP untuk berupaya menempatkan kader terbaiknya menduduki posisi jabatan bupati Banyuwangi. "Termasuk dalam pilbup Banyuwangi 2020 , PDI Perjuangan tampaknya masih puas menempatkan kadernya menjadi wakil bupati yang tidak memiliki peran signifikan. Dalam hal ini, yang salah adalah pengurus partai PDI Perjuangan sendiri atau memang realitasnya belum ada kader yang layak dan mumpuni untuk menjadi bupati Banyuwangi,” ujar Ratna.

Wanita kelahiran Banten itu mengatakan, munculnya sosok H Yusuf Widyatmoko yang diusung parpol di luar PDI Perjuangan mengakibatkan terjadinya gejolak di internal PDIP. Juga timbulnya potensi terbelahnya suara pemilih dalam kontestasi pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Menurut Ratna, PDI Perjuangan merupakan parpol yang solid dan memiliki pendukung militan serta massa tradisional yang kuat. Hal itu merupakan realitas politik yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi, percaturan pilbup kali ini merupakan pertaruhan bagi pengurus struktural untuk membuktikan soliditas dalam memenangkan paslon yang diusung, yakni Ipuk- H Sugirah.   “Belum ada jaminan keputusan pengurus struktular tegak lurus melaksanakan tugas DPP bisa diikuti oleh jajaran kader, anggota dan simpatisan yang ada di tingkat pengurus anak cabang (PAC) dan ranting yang ada di Banyuwangi,” imbuh Ibu satu putri itu.

Di sisi lain, pendukung militan dan pemilih tradisional PDI Perjuangan yang non-struktural saat ini menginginkan kader terbaik partai menempati jabatan bupati Banyuwangi. Tujuannya tentu saja  agar lebih optimal dalam memberikan yang terbaik bagi rakyat. 

Bagaimana peluangnya?  Ratna mengatakan masih terlalu dini untuk memberikan penilaian karena kedua pasangan belum ditetapkan sebagai pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati oleh KPU Banyuwangi. Selain itu, peta politik sangat dinamis.

Namun, untuk pasangan pesaing PDIP, ada figur Yusuf. Dia politisi yang kenyang pengalaman, bahkan dua kali menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi. Yusuf juga pernah menjadi pimpinan dewan dan hampir menjadi pendamping Bupati Azwar Anas. Jadi, Yusuf memiliki modal yang cukup untuk bersaing.

Ditambah lagi keputusan berpasangan dengan Gus Riza, sosok intelektual muda yang cerdas dari kalangan Nahdliyin dan berasal dari keluarga pondok pesantren (pinpes) besar yang memiliki jaringan kuat ribuan santri dan alumni serta wali santri yang tersebar di Banyuwangi. Semua itu menjadi modal politik yang tidak bisa dianggap remeh. “Pasangan ini dinilai lebih bebas berimprovisasi dalam mendekati dan menarik simpati masyarakat Banyuwangi,” kata Ratna.

Sebaliknya sosok Ipuk yang sepuluh tahun menjadi ketua Tim Pembina PKK Banyuwangi dalam pandangan Ratna tidak disiapkan menjadi suksesor kepemimpinan dengan baik dan matang sejak awal. Bahkan, munculnya Ipuk terkesan dipaksakan serta menjadi pilihan terakhir bagi Bupati Azwar Anas untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai bupati Banyuwangi.

Baca Juga : Sikapi Perubahan Ketentuan Kampanye, Ini Respons Bupati Malang

Ratna mengaku pernah bertemu dengan Ipuk yang panjang lebar menyampaikan keberhasilan Banyuwangi selama kepemimpinan suaminya. Ipuk mengatakan tidak pernah ada demonstrasi.

"Diam dan tenang bukan berarti tidak ada masalah. Modal pengalaman politik yang minim merupakan tugas yang tidak ringan bagi sosok Ipuk yang pure ibu rumah tangga untuk belajar supercepat menyesuaikan kondisi yang mengalami perubahan yang cepat,” ujar mantan anggota DPRD Jembrana tersebut.

Bagi doktor lulusan S3 Universitas Brawijaya tersebut, setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang tidak sama, sehingga berat bagi Ipuk apabila hanya mengandalkan masukan dan saran sang suami yang gaya kepemimpinannya belum tentu cocok dengan zaman dan lingkungan strategis yang jelas tidak sama.

Menurut Ratna, dalam kontestasi politik di Banyuwangi tahun ini, Ipuk tidak bisa hanya mengandalkan peran aparatur sipil negara  (ASN) yang selama ini dekat dan setia kepadanya. Dia harus mampu menyiapkan dan memiliki tim pemenangan yang solid di luar PNS agar mampu menjadi pemenang dalam kontestasi politik dalam situasi kondisi yang tidak mudah seperti saat ini.