Bupati Malang HM Sanusi saat menjawab rancangan pengembangan lapas yang digagas Menkumham (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)
Bupati Malang HM Sanusi saat menjawab rancangan pengembangan lapas yang digagas Menkumham (Foto : Ashaq Lupito / MalangTIMES)

Bupati Malang Sanusi mengaku jika sejauh ini belum ada pembahasan khusus perihal pengembangan lapas (Lembaga Pemasyarakatan) di Kabupaten Malang, seperti yang sudah disampaikan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

”Tidak ada pembahasan (pengembangan lapas) di Pulau Sempu,” kata Bupati Malang saat ditemui usai menghadiri agenda peresmian Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas kelas I Malang atau SAE L'SIMA, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga : Dispendukcapil Sebut Hampir 100 Persen Warga di Kabupaten Malang Miliki KTP

Menurut Sanusi, belum adanya pembahasan khusus itu, lantaran keputusan pengembangan lapas di Kabupaten Malang merupakan wewenang dari Kemenkumham. ”Karena lapas inikan urusannya menteri (Kemenkumham),” ucapnya.

Seperti yang sudah diberitakan, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengaku jika dirinya sedang merancang pengembangan lapas di Kabupaten Malang. Bahkan, dalam pernyataannya Yasonna mengklaim sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di Kabupaten Malang, terkait penyediaan tempat  yang bakal digunakan untuk pengembangan lapas tersebut.

Dalam sesi wawancara usai meresmikan SAE L’SIMA, Yasonna sempat menyebut jika lokasi yang bakal digunakan untuk pengembangan lapas adalah di Pulau Sempu.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada Sanusi, orang nomor satu di jajaran Pemkab (Pemerintahan Kabupaten) Malang ini, menyatakan jika dirinya tidak punya andil terhadap wilayah yang merupakan Cagar Alam tersebut. ”Kabupaten Malang tidak punya (wewenang, red) di sana (Pulau Sempu),” ungkapnya.

Baca Juga : Buka EJGSI, Gubernur Khofifah Sebut Pramuka Garda Terdepan Penjaga NKRI

Sebagai gantinya, lanjut Sanusi, jika gagasan pengembangan lapas di Kabupaten Malang harus direalisasikan, maka pihaknya sudah mempersiapkan opsi penggantinya. Yakni di kawasan Kecamatan Kepanjen. ”Yang mungkin punya (tanah untuk pengembangan lapas, red) tadi arahnya di Kecamatan Kepanjen,” celetuk Sanusi.

Salah satu politisi PDI Perjuangan ini beralasan jika pengembangan lapas di Kabupaten Malang itu, haruslah berdekatan dengan beberapa instansi penegak hukum. ”Karena lapas ini harusnya berdekatan dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan. Sehingga kalau ada kepentingan persidangan, itu lebih dekat,” pungkasnya.