Bupati Malang HM. Sanusi (tengah berpeci hitam) saat menghadiri kegiatan DPC IBI Kabupaten Malang di salah satu hotel di Kota Malang, Kamis (17/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)
Bupati Malang HM. Sanusi (tengah berpeci hitam) saat menghadiri kegiatan DPC IBI Kabupaten Malang di salah satu hotel di Kota Malang, Kamis (17/9/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes)

Sosok bidan merupakan salah satu orang yang terpenting bagi para ibu khususnya yang bertempat tinggal di desa yang jauh dari rumah sakit untuk berkonsultasi mengenai kesehatan pra hamil, saat hamil dan pasca hamil.

Begitu banyak jasa dan pengorbanan seorang bidan dalam membantu para ibu hamil untuk melahirkan seorang anak ke bumi. Berkat jasa-jasa seorang bidan khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Malang, Bupati Malang HM. Sanusi pun akan memberikan sebuah penghargaan.

Baca Juga : Bupati Malang Sebut Pertumbuhan Ekonomi Saat Covid-19 Capai 3 Persen

Penghargaan tersebut nantinya akan terbuka dan menjadi peluang bagi seluruh bidan yang ada di Kabupaten Malang untuk berlomba-lomba meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang dalam program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

"Salah satu nanti dari IBI diberi kesempatan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala puskesmas. Itu salah satu bentuk penghargaan profesi bidan," ungkapnya ketika dikonfirmasi pewarta, Jumat (18/9/2020).

Selain itu, Sanusi -sapaan akrabnya- mengatakan bahwa terdapat program peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk para bidan di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

"Nanti peningkatan SDM nya yang kita utamakan. Sehingga nanti profesi inti dengan keahlian yang semakin bagus dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi," jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Berdasarkan data yang disebutkan oleh Sanusi bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Malang pada tahun 2020 mencapai angka 14 orang. Angka tersebut turun 50 persen dari yang di tahun 2019 AKI di Kabupaten Malang mencapai 27 orang.

"Ke depan kalau turun lagi 50 persen, tahun depan (2021, red) harus 7 ya minimal. Tahun depannya (2022, red) lagi harus habis ya bu. Sudah tidak ada lagi yang meninggal karena melahirkan," terang Sanusi.

Sanusi pun beralasan karena berbagai macam cara dan upaya telah dilakukan oleh oara bidan di Kabupaten Malang, seperti rematri (remaja putri, red) yang diberikan wawasan tentang keperempuanan, serta pendidikan calon pengantin.

"Karena sudah kita siapkan semua, sehingga saat melahirkan bayinya sehat, ibunya sehat," ujarnya.

Sedangkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para ibu hamil beserta bidan yang menangani, terkait izin praktik Sanusi mengatakan bahwa telah melakukan percepatan dalam pemberian izin praktik melalui sistem online.

"Kita percepat melalui online, bisa melakukan praktik itu dengan mengantongi izin. Kalau ada sesuatu sudah tidak ilegal lagi, jadi bidan legal," tuturnya.

Terkait peningkatan gaji bidan sendiri, Sanusi menyebutkan bahwa untuk saat ini masih belum diputuskan terkait berapa besaran anggaran yang disiapkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang sedang dalam proses PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) di DPRD Kabupaten Malang.

Baca Juga : Baznas Kabupaten Bantul Berikan Tali Asih Rp 500 Juta ke Seluruh Takmir Masjid dan Marbot

"Sementara masih belum (peningkatan gaji, red), melihat dari kemampuan APBD kita," lugasnya.

Sementara itu, Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Malang, Endah Pujiati ketika disinggung mengenai bayaran seorang bidan, mengatakan bahwa meskipun bidan merupakan tenaga sosial, akan tetapi tetap diberikan gaji.

"Tapi kan nggak mungkin namanya orang kerja nggak digaji, nggak manusiawi. Jadi kisaran 1.500 itu belum jaspel (jasa pelayanan, red)," bebernya.

Perempuan yang juga selaku Bidan Koordinator Puskesmas Ngajum ini mengatakan bahwa para bidan juga telah dijanjikan oleh Sanusi untuk diberikan tambahan gaji kepada pegawai honorer.

"Kalau teman-teman honorer itu memang dijanjikan dinaikkan (oleh Sanusi, red). Kalau nggak salah ditambah 500 ribu," ungkapnya.

Tetapi Endah belum mengetahui apakah gaji tambahan sebesar Rp 500.000,- yang ditujukan kepada para pegawai honorer sudah terealisasi atau tidak.

"Masih di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red). Tapi nggak tahu sudah turun apa belum karena kita kan PNS (Pegawai Negeri Sipil, red)," tuturnya.

Ke depan Endah berharap agar pihak Pemkab Malang lebih memerhatikan kondisi kehidupan seorang bidan desa yang tersebar di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

"Harapannya bidan ini ya perdanya harus diperhitungkan. Karena sebenarnya bidan praktek mandiri itu nggak pernah perhitungan. Paling alat-alat dan obatnya itu aja yang dipakai untuk persalinan aja," pungkasnya.