Suasana Rapat Pembentukan Pokja Penanganan Tindak Pelanggaran Covid 19 Bawaslu Nurhadi Banyuwangi Jatim Times
Suasana Rapat Pembentukan Pokja Penanganan Tindak Pelanggaran Covid 19 Bawaslu Nurhadi Banyuwangi Jatim Times

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi tak mau ketinggalan mengampanyekan protokol kesehatan. Karena itu, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi membentuk kelompok kerja (Pokja) Pencegahan covid-19 pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak lanjutan tahun 2020. 

Tujuannya, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan covid-19. 

Baca Juga : Polemik Hasil Swab Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Alasan Keluarkan Siaran Pers

Menurut Hamim, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Pembentukan Pokja ini sebagai tindak lanjut surat instruksi Bawaslu Republik Indonesia (RI) nomor 0561 serta keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 September 2020 lalu.

Menurut Hamim yang didaulat sebagai ketua Pokja Pencegahan Covid-19, rapat pembentukan kelompok kerja pencegahan covid-19 pada pemilihan serentak kali ini dilakukan secara daring, Rabu siang (23/9/2020).  “Sesuai instruksi, Pokja ini harus dibentuk terakhir tanggal 23 September 2020, tugasnya selain melakukan pencegahan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid -19 selama tahapan pemilihan serentak ini berlangsung, oleh siapapun, peserta, penyelenggara maupun pemilih”, jelas pria asal Purwoharjo tersebut.

Selanjutnya dia menuturkan, Struktur Pokja selain unsur Bawaslu, juga diisi oleh unsur  TNI/Polri, Kejaksaan, KPU, Satpol PP hingga satgas covid 19 Banyuwangi. Dengan masuknya unsur yang lengkap diharapkan upaya pencegahan dan  penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama gelaran pilkada ini menjadi koordinatif dan terukur. “Misalnya ada upaya pengerahan massa yang besar dalam tahap penyelenggaraan tahapan pilkada dan itu berpotensi penyebaran wabah Covid 19, maka tugas pokja ini untuk melakukan pencegahan sampai dengan penindakan nantinya,” imbuhnya.

Sebagai upaya penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan pilkada ini, Pokja ini akan memedomani ketentuan perundang undangan yang ada, seperti Undang – undang hukum pidana, Undang undang (UU) nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU nomor 6 tahun 2020, hingga UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Baca Juga : Mahfud MD Beberkan 4 Alasan Presiden Jokowi Tidak Tunda Pilkada 2020!

Sementara itu, sejumlah unsur yang hadir dalam rapat daring pembentukan pokja dan tergabung dalam pokja pencegahan covid-19 ini menyambut positif terkait terbentuknya pokja ini. Seperti yang disampaikan Anacleto Da Silva,  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Banyuwangi,pihaknya mengaku optimistis pencegahan dan penyebaran Covid 19 di Banyuwangi akan berhasil ditekan. Khususnya  saat pelaksanaan tahapan pilkada serentak apabila semua pihak mendukung berperan aktif  dan berjalan beriringan, “Bagus ini, saya optimis kalau semua beriringan dan berperan, tidak mungkin terjadi klaster baru penyebaran Covid 19 dalam penyelenggaraan Pilkada di Banyuwangi,’’ tegas pria yang akrab disapa Letto ini.