JATIMTIMES - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) membuat tiga skenario yang bakal diterapkan terkait rencana penghapusan tenaga honorer. Tujuannya, untuk mengantisipasi masalah saat rencana itu dilakukan pada 2023 mendatang.
Dikutip dari detik.com, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, setidaknya skema-skema itu perlu disiapkan. Meskipun, kabar soal penghapusan honorer dan pengangkatan non ASN sudah lama disampaikan.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Intruksikan Bentuk Satgas Perlindungan Siswa di Sekolah
"Jadi sebenarnya warning untuk pengangkatan non-ASN ini sudah lama. Tapi ada fakta juga kalau non-ASN ini tidak ada, pelayanan-pelayanan kita bisa terganggu di kabupaten/kota," ujar Anas.
Anas menyebut, skenario yang pertama adalah semua tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Konsekuensinya, jika hal tersebut dilakukan, maka akan berdampak bertambahnya beban negara.
"Tapi ini akan menjadi beban yang berat bagi negara, dan kompetensi birokrasi kita juga tentu akan ada problem di beberapa titik, yang ketika rekrutmennya kualitasnya diperhatikan," ungkap dia.
Skenario yang kedua adalah seluruh tenaga honorer diberhentikan semuanya. Skenario ketiga adalah tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN memperhatikan skala prioritas, dan yang lain diberhentikan bertahap.
"Yang lain bukan tidak prioritas, tapi diselesaikan secara bertahap," imbuh Anas.
Baca Juga : Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut, Pemkot Malang Dapat Penghargaan dari Kemenkeu RI
Di sisi lain, dirinya menangkap ada sebuah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Yakni soal data jumlah tenaga honorer yang tidak sesuai dengan data sebelumnya.
Dia mengatakan semula KemenPAN-RB mendapatkan data jumlah honorer di seluruh Indonesia sebesar 410 ribu, tapi belakangan melonjak jadi 1,1 juta orang.
"Mestinya kan PR (pekerjaan rumah) kami ini kan tinggal 400 ribuan (honorer) ya? PR kami yang akan kami bereskan 410 ribuan, ini tuntas. Ternyata semalam, tiba-tiba masuk data baru dari para kepala daerah 1.100.000 tenaga honorer. Waduh, ini PR baru," jelasnya.
