30/11/2022 Kenapa Pemilihan Rektor di PTKN? | Jatim TIMES

Kenapa Pemilihan Rektor di PTKN?

Nov 17, 2022 20:35
Rektor UIN Maliki Malang, Prof Zainuddin (foto: istimewa)
Rektor UIN Maliki Malang, Prof Zainuddin (foto: istimewa)

Pemilihan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menuai kontroversi. Beberapa pihak menilai, pemilihan rektor UIN Jakarta yang dipilih oleh Menteri Agama tidak transparan. Salah satu protes dilayangkan oleh Saiful Mujani, salah seorang pengajar di kampus tersebut. 

Menurutnya, prosedur pemilihan rektor di UIN atau di bawah Kemenag tidak ditentukan oleh pihak UIN sendiri seperti oleh senat. Namun UIN hanya melakukan administrasi di awal pemilihan rektor. Pihak senat hanya mencatat siapa yang daftar dan memenuhi syarat. 

Baca Juga : Kerja Sama Internasional, Al Hidayah Foundation Thailand Kunjungi Unikama

Sebagaimana pengakuan Saiful Mujani, ia sudah pernah memprotes cara pemilihan rektor tersebut namun protes itu tidak didengar.

Protes serupa juga dilayangkan oleh Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, menolak cara pemilihan rektor UIN Jakarta yang ditunjuk langsung oleh Menag. Ia menganggap rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik. Ace mengaku, ia pernah mengajukan revisi pada aturan tersebut.

"Soal sistem pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN yang menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 pernah kami pertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di era Pak Lukman Hakim Saifudin. Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis," kata Ace dikutip dari detikNews, Selasa (14/11/2022). 

Memperhatikan masalah di atas, maka kita perlu menyikapi secara objektif dengan memahami apa dan bagaimana sesungguhnya PMA 68/2015 yang mengatur pemilihan Rektor di Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK) tersebut. Dengan memahami secara detail PMA tersebut maka kita akan dapat pula memberikan penilaian yang tepat dan objektif, bebas dari kepentingan kelompok dan golongan.

PMA 68/2015

Pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan (PTK) diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 tahun 2015. Pada PMA itu diatur rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh pihak kampus. 

Setiap kampus melalui panitia penjaringan bakal calon rektor mengirimkan pemberitahuan ke seluruh PTK di Indonesia. Ini sekaligus sebagai rekrutmen terbuka sebagaimana diatur dalam PMA No 68.

Sesuai dengan Pasal 4 PMA No 68, ada empat tahapan yang dilakukan. Pertama, penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia penjaringan kampus setempat yang dibentuk rektor; kedua, pemberian pertimbangan oleh Senat Kampus setempat; ketiga, penyeleksian oleh komisi seleksi yang dibentuk oleh Menteri Agama RI; dan keempat, penetapan dan pengangkatan oleh Menteri Agama RI. 

Pada Pasal 5 ayat 1 juga disebutkan secara detail proses penjaringan bakal calon rektor. Ada lima tahapan yang harus dilalui panitia penjaringan, sebelum masuk ke tahap pertimbangan oleh senat.

Di wilayah pertimbangan senat universitas, pemberian pertimbangan dilakukan secara tertutup sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat 2. Pertimbangan itu berdasarkan pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7293 Tahun 2015 tentang Instrumen Kualifikasi Diri yang meliputi data personal, pernyataan pribadi (moralitas/integritas diri, leadership, kemampuan manajerial, kompetensi dan reputasi akademik, kerjasama nasional dan internasional, serta visi misi dan program). Pihak senat kemudian melakukan penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk disampaikan ke Komisi Seleksi di Kemenag. Adapun pertimbangan itu dalam bentuk Instrumen Pertimbangan Kualitatif sebagaimana juga diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7293 Tahun 2015.

Pertimbangan kualitatif itu berupa kreteria penilaian yaitu: Cukup Baik, Baik, Sangat Baik. Kreteria penilaian diberikan pada enam pernyataan pribadi yang ditulis oleh calon rektor. Semua penilaian pertimbangan dilakukan tertutup. Anggota senat hanya memberi centang (V) pada variabel yang sudah disediakan dalam kolom kreteria penilaian itu. Sampai di sini, proses penjaringan bakal calon rektor selesai di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya sesuai dengan pasal 6 PMA Nomor 68, maka keputusan selanjutnya ada di tangan Komisi Seleksi yang dibentuk oleh Kemenag RI.  

Sementara itu, siapa yang akan dipilih dan diangkat menjadi rektor merupakan kewenangan Menteri Agama RI sesuai dengan pasal 8 PMA Nomor 68. Jadi semua proses Pilrek ini harus dilakukan sesuai dengan PMA 68. Kalau tidak (sesuai aturan), tentu yang tidak terpilih bisa menggugat panitia penjaringan atau penyelenggara melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). 

Baca Juga : Upaya Cegah Penyimpangan Dana BOS, Pemkot Kediri Gandeng Kejaksaan untuk Beri Penyuluhan Hukum

Masalah pemilihan Rektor di PTK ini juga sudah pernah dilakukan kajian dan penelitian oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan bekerja sama dengan CERDEV UIN Jakarta beberapa tahun yang lalu terkait implementasi success and unsuccess story pemilihan Rektor/Ketua berdasarkan PMA Nomor 68 Tahun 2015. 

Penelitian dilakukan pada 10 PTKN, yaitu UIN Jakarta, UIN Malang, UIN Makassar, IAIN Meulaboh, IAIN Pontianak, IAIN Madura, IAIN Kudus, STKN Palangkaraya, IHDN Denpasar, dan STABN Tangerang. Hasilnya adalah: pertama, secara sosio-historis dinyatakan, bahwa sebelum penetapan PMA 68 tahun 2015 banyak PTKN yang mengalami konflik internal berkepanjangan. 

Konflik muncul karena beda pilihan calon Rektor/Ketua, sehingga terdapat beberapa polarisasi dosen dan anggota senat. Sebagai contoh, konflik internal terjadi di IAIN Pontianak, Jambi, Padang, STAIN Kudus dan Bangka Belitung. Konflik tersebut mereda bahkan hilang setelah diterapkannya PMA 68/2015. 

Dengan kehadiran PMA 68 tahun 2015, maka iklim akademik di kampus dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Para dosen dan guru besar lebih fokus untuk menunaikan kewajiban tri dharma Perguruan Tinggi: mengajar, meneliti dan mengabdi. Kedua, pada aspek tata kelola dan manajemen, Rektor/Ketua yang dihasilkan oleh PMA 68 lebih leluasa menentukan kebijakan lembaga dan tidak tersandera oleh kubu politik di internal kampus atau senat. Pada aspek kepemimpinan, terlihat kewenangan Rektor/Ketua sangat dominan dan kuat. 

Beberapa Rektor/Ketua menunjukkan gaya akomodatif terhadap mitra calon Rektor/Ketua yang kalah dengan melibatkan mereka dalam struktur. Meski ada pula yang menunjukkan gaya non-akomodatif yang cenderung otoriter. Ketiga pada aspek prestasi beberapa PTK di bawah Rektor/Ketua terpilih melalui PMA 68 berhasil mempertahankan dan meningkatkan status akreditasi lembaga dan jurnal ilmiah. Dalam hal publikasi ilmiah, baik dosen dan mahasiswa juga meningkat. Adapun prestasi mahasiswa di bidang non akademik tetap memperoleh prestasi yang cukup membanggakan. 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa PMA 68 sudah membawa kemaslahatan bersama dan dapat meminimalisir konflik internal di perguruan tinggi, dan PMA 68 tersebut dapat dijadikan pedoman oleh Panitia Penjaringan dan Senat perguruan tinggi dalam proses pemilihan Rektor/ Ketua. PMA 68 juga sudah sesuai prinsip kaidah ushul fiqh: dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘alâ jalbi al-mashâlih, yaitu pencegahan kerusakan (konflik) didahulukan (diutamakan) dari meraih kemaslatan itu sendiri. 

Bahkan, nyatanya PMA tersebut selain mencegah konflik juga dapat mendatangkan maslahat. Pada tahapan paling akhir, kewenangan Menteri Agama untuk menentukan pilihannya dilakukan tidak sembarang memilih dan menentukan calon Rektor, melainkan berdasarkan penilaian yang sudah ada dari Senat maupun komisi seleksi (komsel), bahkan juga pertimbangan yang matang berdasar track record dari para calon itu sendiri yang diketahui oleh Menteri.

 

Oleh M. Zainuddin
Rektor UIN Maliki Malang

Topik
Rektor UIN Maliki Malang opini rektor uin maliki malang

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya