27/01/2023 Urgensi dan Kontribusi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam Menunjang Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2021-2026 | Jatim TIMES

Urgensi dan Kontribusi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam Menunjang Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2021-2026

Jan 07, 2023 17:20
Sujarwo, S.T., M.M (foto: Istimewa)
Sujarwo, S.T., M.M (foto: Istimewa)

JATIMTIMES - Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana telah dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas urusan wajib layanan dasar, urusan wajib selain pelayanan dasar, urusan pilihan, dan beberapa unsur penunjang urusan lainnya. 

Di antara kategori urusan tersebut terdapat urusan yang memberikan mandat dalam rangka penyelenggaraan infrastruktur salah satu diantaranya urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Baca Juga : Masih Dibahas, Pemkab Malang Segera Gelar CFD

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini memiliki urgensi yang cukup tinggi mengingat masuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, sehingga keberadaannya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat secara umum wajib untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Masih menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi sub urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan, Jasa Konstruksi, serta Penataan Ruang. 

Di antara sub-urusan yang masuk, sub-urusan Jalan merupakan aspek yang memiliki urgensi tersendiri di Kabupaten Lamongan, hal tersebut dikarenakan Pembangunan Infrastruktur Jalan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Program yang dimaksud adalah program JAMULA (Jalan Mulus Lamongan) yakni pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, pengedalian dan penanganan Banjir dan pembangunan jalan pertanian serta ketersediaan air baku.

Berangkat dari hal tersebut maka kiranya dipahami betapa pentingya pembangunan sektor ini, guna menunjang ketercapaian dari program prioritas RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Selain itu, infrastruktur jalan dan jembatan merupakan variabel yang perhitungkan dalam perhitungan indeks infrastruktur yang notabene merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Lamongan 2021-2026. 

Dalam kerangka Cascading RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026, sektor infrastruktur masuk ke dalam misi ke 3 yaitu “Mewujudkan Infrastuktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan” dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. 

Pelayanan publik memiliki definisi yang cukup luas, sebagaimana definisi yang diberikan oleh (AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto, 2005) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik. 

Sedangkan (Sumaryadi, 2010) Secara operasional, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

Pertama, pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya;
Kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.

Sedangkan secara normatif, menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegitan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publikMemperhatikan uraian definisi terkait pelayanan publik tersebut, maka penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat mutlak untuk dipenuhi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melihat pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik tersebut, maka perlu dilakukan proses monitoring atas pelayanan publik yang telah diberikan.

Monitoring dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, untuk mengikuti perkembangan suatu program yang dilakukan secara mantap dan teratur serta terus menerus. Monitoring dilakukan dengan melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Evaluasi pada umumnya berkaitan dengan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (decision making). 

Baca Juga : 323 Kontingen Porseni PWNU Jatim Ikuti Training Center selama Sepekan

Berkaitan dengan tujuan evaluasi, (Anderson.,1978) merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut:

Memberi masukan untuk perencanaan program;
Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, pengembangan program;

Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat;
Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian.

Oleh karena hal tersebut, dalam rangka menjaga kualitas layanan terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur kepada masyarakat, perlu dilakukan pengkajian secara khusus terkait bagaimana kinerja pembangunan jalan dan jembatan terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menempatkan sarana infrastruktur sebagai salah satu misi pembangunan dalam upaya pencapaian Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur akan menjadi input atau masukan bagi seluruh sektor pembangunan. Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur, dalam hal ini terutama infrastruktur yang berkaitan dengan jalan dan jembatan, adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan nilai investasi daerah, pengembangan pariwisata, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain.

Berangkat dari berbagai fakta tersebut, maka seyogyanya dapat dipahami bahwa Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan memegang peran penting serta memiliki daya ungkit yang besar dalam pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Lamongan periode 2021-2026.


Sujarwo, S.T., M.M. - Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

Topik
Opini pembangunan lamongan

Segala opini, saran, pernyataan, jasa, penawaran atau informasi lain yang ada pada isi/konten adalah tanggungjawab penulis bukan JatimTIMES.com.
Kami berhak menolak atau menyunting isi konten yang tidak sesuai dengan kode etik penulisan dan kaidah jurnalistik.
Kami juga berhak menghapus isi/konten karena berbagai alasan dan pertimbangan dan tidak bertanggungjawab atas kegagalan atau penundaan penghapusan materi tersebut.

Berita Lainnya